Jun 29, 2015· Sekarang ini, kebijakankebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai wakil rakyat masih sangat sering menimbulkan pro dan kontra. Ada yang berpikiran kebijakan tersebut hanya merupakan akalakalan pemerintah untuk mengambil keuntungan dari rakyatnya, ada pula yang setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah karena menganggap kebijakan tersebut memang .
Untuk itu, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.
Fokus terus menerus pada proyekproyek batubara menghambat pengembangan industri yang bernilai tambah lebih tinggi, dan Indonesia bisa kehilangan peluang pertumbuhan yang lebih baik. 3.
Definisi Pertambangan ... Jadi sebagai pengambil kebijakan peran negara sangat menentukan terhadap eksploitasi sumberdaya mineral yang tidak sematamata berorientasi ekonomi (economic oriented) ... melangsungkan hidup ditengah masyarakat yang berubah cepat itu. Gejala
Dalam RUU Pertambangan Umum (versi Agustus 2002) disebutkan bahwa dalam pengelolaan pertambangan umum, Pemerintah memiliki kewenangan dalam pembuatan kebijakan nasional, peraturan dan standarisasi nasional di bidang pertambangan bahan galian, termasuk kebijakan di bidang pemasaran, pemanfaatan dan konservasi bahan galian.
Bagi masyarakat yang ingin menekuni usaha di sektor pertambangan, diakomodasikan melalui pola Pertambangan Rakyat/ Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Pertambangan Skala Kecil (PSK) yang mengalokasikan wilayahnya dikaitkan dengan kebijakan penciutan wilayah, dan mendapat bimbingan serta subsidi dari pemerintah.
Kebijakan tata lingkungan pertambangan memang dibutuhkan bagi usaha pertambangan dalam kelanjutan usaha pertambangan yang berkesinambungan. Sebab usaha pertambangan akan bersinggungan dalam sebelum, memulai, atau sesudah kegiatan penambangan. Agar tercipta tambang yang ramah lingkungan.
Pertambangan adalah kegiatan untuk mendapatkan logam dan mineral dengan cara membongkar tanah yang kemudian hancurkan: gunung, hutan, sungai, laut dan penduduk kampung. Pertambangan adalah kegiatan paling merusak (alam dan kehidupan sosial) yang .
Selain itu, holding BUMN pertambangan akan terus melakukan akuisisi maupun eksplorasi wilayah penambangan, integrasi, dan hilirisasi hingga akhirnya memiliki ukuran sebagai salah satu perusahaan yang tercatat dalam 500 Fortune Global Company.
Aktivitas pertambangan telah berlangsung sejak lama. Dalam kurun waktu sekitar 50 tahun, prinsip dasar pengolahan pertambangan relatif tidak ada yang berubah, hanya skala kegiatannya saja .
IzinIzin pertambangan batubara mulai terbit sejak 1982 dengan penerima Izin pertama Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang terbit di zaman rezim otoriter Soeharto, yaitu PT. Kaltim Prima Coal yang mengkapling tiga Kecamatan yaitu Sangatta, Bengalon dan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur.
Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang "menekan" peran pihak asing dengan memberlakukan beberapa persyaratan baru dalam kontrak atau melalui regulasi. Kebijakan dengan menekan persyaratan investasi asing (yang sudah ada) ini disebut intervantionist measures.
Usaha pertambangan (UP) dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara (termasuk batuan aspal dan gambut). Pertambangan mineral sendiri digolongkan atas: (a) Pertambangan mineral radioaktif, (b) Pertambangan mineral logam, (c) Pertambangan mineral bukan logam, dan (d) Pertambangan batuan.
PT Golden Energy Mines Tbk bergerak di bidang perdagangan hasil tambang dan jasa pertambangan. Pada tanggal 13 Maret 1997 Perseroan didirikan dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti yang kemudian berubah nama menjadi PT Golden Energy Mines Tbk pada tanggal 16 November 2010.
Saya Jefri Hansen Siahaan, ST., Alumni Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, Saya berharap Blog Arsip Teknik Pertambangan ini dapat bermanfaat bagi Pemegang Kebijakan Pertambangan, Tenaga Kerja dalam Sektor Pertambangan, Mahasiswa, dan Masyarakat dalam mengetahui, mempelajari dan mengaplikasikan Ilmu Teknik Pertambangan yang Benar (Good ...
Danang Mandala Prihantoro, Corporate Communications Strategic mengungkapkan, upaya evakuasi seluruh penumpang, kru dan pesawat JT610 yang mengalami kecelakaan pada 29 Oktober, di perairan Karawang, Jawa Barat akan terus dilakukan.
Lili Sunardi – Kamis, 07 Maret 2013, 13:49 WIB. JAKARTA–Pemerintah diminta untuk tidak menjadikan sektor pertambangan sebagai alat untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mengeluarkan aturan tarif izin yang berubahubah dan memberatkan pelaku usaha.
Sehubungan dengan adanya kebijakan nasionalisasi perusahaan swasta milik Belanda pada Tahun 1958, maka seluruh perusahaan pertambangan timah diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dan selanjutnya dikelola oleh BUPTAN.
Sebagai unsur kebijakan bisnis, praktik TP dapat menggeser laba dari perusahaan di negara yang pajaknya tinggi ke perusahaan afiliasi di negara yang pajaknya rendah. Misalnya pajak korporat Indonesia 30%, sedang pajak korporat Singapura 20%.